ANGGARAN DASAR KIR (KARYA ILMIAH REMAJA)

ANGGARAN DASAR KIR

(KARYA ILMIAH REMAJA)

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA CIREBON

                                    Jl. Pelandakan ( (0231) 484510 Kec. Kesambi Kota Cirebon

         

            Alhamdulilahhirobilalamin segala puji bagi Allah yantelah melimpahkan rahmat berupa ilmu pengetahuan, ilmu yang bias mengantarkan kita pada jalan kebenaran.

Bangsa Indonesia dengan kemerdekaan memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan pengetahuan sesuai cita-cita bangsa dalam undang-undang dasar alinea empat “ Mencerdaskan kehidupan Bansa” .

Sesungguhnya para siswa sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan nasional sadar akan kewajiban, peranan dan tanggung jawab terhadap Tanah Air, Bangsa, dan Negara yang bertekad untuk membina dharma bhaktinya dalam rangka pengabdiannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut hanyalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang sungguh – sungguh maka siswa membentuk himpunan diri dalam suatu organisasi ilmiah yang di sebut KIR (Karya Ilmiah Remaja) berpedoman pada anggaran dasar yang penilaiannya sebagai berikut.

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

Organisasi ini bernama Karya Ilmiah Remaja (KIR)

Pasal 2

Organisasi ini bertempat di MA Negeri 2 Cirebon Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan alamat Jl. Pelandakan No. 1

Pasal 3

1.      Waktu kegiatan ini disesuaikan oleh Sekolah

2.      Organisasi ini resmi di dirikan pada diklat KIR Pertama tanggal 20 November 2013

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5

Organisasi ini bertujuan mempersiapkan siswa sebagai kader penerus cita – cita pembangunan bangsa guna :

a.       Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. dan budi pekerti luhur.

b.      Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

c.       Memantapkan kepribadian dan mandiri, serta

d.      Memperkuat rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pasal 6

1.      Organisasi ini bersifat Ekstra di sekolah

2.      Organisasi ini hanya mewakili siswa dari sekolah yang bersangkutan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEUANGAN

Pasal 7

1.      Anggota organisasi ini adalah siswa yang masih aktif belajar di MAN 2 Cirebon.

2.      Anggota organisasi ini memerlukan PIN organisasi.

3.      Keanggotaan berakhir apabila Kepengurusan telah melakukan serah terimajabatan baru

Pasal 8

Keuangan organisasi ini diperoleh dari dana yang disediakan oleh sekolah dan sumbangan yang tidak mengikat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIAN ANGGOTA

Pasal 9

1.      Setiap anggota mempunyai hak :

a.       Mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

b.      Memilih dan dipilih

c.       Berbicara secara lisan maupun tulisan.

2.      Setiap anggota berkewajiban untuk :

a.       Memelihara nama baik dan kehormatan sekolah.

b.      Mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah.

c.       Menghormati tenaga pendidikan.

d.      Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan disekolahnya.

BAB V

PERANGKAT KARYA ILMIAH REMAJA (KIR)

Pasal 10

1.      Perangkat KIR terdiri dari :

a.       Pembina KIR

b.      Pengurus KIR

2.      Pembina terdiri dari

a.       Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah

b.      Guru sebagai Pembina Esktrakulikuler KIR

3.      Pengurus KIR terdiri dari

a.       Ketua.

b.      Wakil Ketua

c.       Sekretaris

d.      Bendahara

e.       Sie Keilmuaan

f.       Sie Lomba

g.      Humas

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 11

Masa jabatan pengurus KIR selama satu tahun, dimulai dari awal Serahterima jabatan baru dan berakhir pada akhir masa jabatannya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga atau peraturan yang sah.

2.      Anggaran rumah tangga mengatur lebih rinci hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar.

3.      Anggaran rumah tangga disusun oleh masing–masing himpunan KIR dan disusun berdasarkan anggaran dasar.